Laffer Curve

Kurva Laffer adalah kurva atau grafik yang digunakan oleh para politisi/penentu kebijakan dan ekonom untuk menentukan tarif pajak yang paling efektif untuk menghasilkan pendapatan pemerintah yang optimal.
Pemikiran pertama tentang kurva laffer ini dikemukakan oleh Ibn Khaldun  pada tahun 1377 (sumber LostIslamicHistory )  yang berabad- abad kemudian menjadi cerminan seorang Arthur Laffer, ekonom asal USA, yang menggambarkan hasil pemikiran Ibnu Khaldun dalam bentuk kurva sederhana  pada tahun 1974 dikenal dengan Laffer Curve.

Inti dari pemikiran Ibnu Khaldun adalah bahwa: Awalnya, tarif pajak yang lebih tinggi akan meningkatkan pendapatan, tetapi di beberapa titik lebih lanjut kenaikan tarif pajak akan menyebabkan pendapatan turun. Selengkapnya dalam  wikipedia : In the early stages of the state, taxes are light in their incidence, but fetch in a large revenue…As time passes and kings succeed each other, they lose their tribal habits in favor of more civilized ones. Their needs and exigencies grow…owing to the luxury in which they have been brought up. Hence they impose fresh taxes on their subjects…and sharply raise the rate of old taxes to increase their yield…But the effects on business of this rise in taxation make themselves felt. For business men are soon discouraged by the comparison of their profits with the burden of their taxes…Consequently production falls off, and with it the yield of taxation.

Kuva laffer digambarkan sebagai berikut :  745px-Laffer-Curve(gambar di ambil dari sini )

dari gambar grafik/kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa : ketika tarif pajak rendah, misalkan pada titik 0% maka tidak ada penerimaan yang bisa didapat negara dari pajak, dan masyarakat akan memiliki penghasilan tinggi namun tanpa pelayanan publik yang memadai namun jika tarif pajak berada pada titik ekstrim yaitu pada titik 100% maka hal ini akan membuat efek domino berupa penurunan produktivitas  dimana masyarakat sengaja memilih tidak bekerja.

Menjadi tugas Kementerian Keuangan (melalui Direktorat Jenderal Pajak ) untuk menentukan tarif pajak yang dianggap wajar dalam menjaga penerimaan negara, yang mana penentuan tarif yang wajar ini tidak semudah yang dibayangkan, ada lebih dari sekedar kalkulasi matematis namun juga semacam pertimbangan respon perilaku pasar.

Pada Pertengahan tahun 2013, DJP menerapkan tarif tunggal, yaitu 1% dari penghasilan kotor, namun penerapan tarif ini juga diberlakukan bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Penjelasan lebih lanjut tetang tarif ini akan saya ulas di tulisan berikutnya.

Terima kasih dan Jumpa Lagii

Advertisements